Rangkuman Materi Pkn Kelas 10 SMA Semester 1, 2 Kurikulum 2013

Rangkuan Materi Pkn SMA kelas 11 Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 dalam postingan ini menggunakan referensi BSE kurikulum 2013 tentunya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Revisi 2015
BAB 1 : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-macam Kekuasaan Negara
Dalam arti sederhana, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang diperintahkan atau dikehendakinya.

Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
– kekuasaan legislatif: membuat atau membentuk undang-undang
– kekuasaan eksekutif: melaksanakan undang-undang
– kekuasaan federatif: melaksanakan hubungan luar negeri

Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi:
– kekuasaan legislatif
– kekuasaan eksekutif
– kekuasaan yudikatif: mempertahankan undang-undang

Teori Montesquieu disebut Trias Politika.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945.

a. Pembagian kekuasaan secara horisontal: pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Menurut UUD 1945, pembagian kekuasaan negara secara horisontal dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

– Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dipegang oleh DPR, sesuai dengan UUD 1945 pasal 20 ayat 1.
– Kekuasaan konstitutif: kekuaasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, dijalankan oleh MPR, sesuai dengan UUD 1945 pasal 3 ayat 1.
– Kekuasaan yudikatif: kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan, dipegang oleh MA dan MK, sesuai dengan UUD 1945 pasal 24 ayat 2.
– Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan pemerintahan negara, dipegang oleh Presiden, sesuai dengan UUD 1945 pasal 4 ayat 1.
– Kekuasaan moneter, kekuasaan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dijalankan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 D.
– Kekuasaan inspektif/eksaminatif, kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan mengenai keuangan negara, dijalankan oleh BPK, sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat 1.

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal: pembagian kekuasaan yang berdasar pada tingkatannya.

NKRI dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten memiliki pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di NKRI. Dengan begitu, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kota/kabupaten) dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang termasuk wewenang pemerintah pusat.

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara RI dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1. Tugas Kementerian Negara RI
Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan
– memegang kekuasaan pemerintahan
– mengajuukan tiga calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan hakim konstitusi
– mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
– menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui oleh DPR
– meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
– mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
– menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa
– membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama dengan DPR serta mengesahkan RUU
– mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
– membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden
– menetapkan Peraturan Pemerintah
– mengajukan RUU kepada DPR

Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Negara
– mengangkat duta dan konsul
– menyatakan keadaan bahaya
– membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
– menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR
– memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut
– memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR
– memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
– menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
– memberi tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang

Presiden memiliki banyak tugas dan kewenangan. Presiden memerlukan orang lain dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini, Presiden RI dibantu oleh wakil presiden, dan membentuk sejumlah kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara.

2. Klasifikasi Kementerian Negara RI

a. Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan yang nomenklatur.
– Kementerian Pertahanan
– Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

b. Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasioanl.
– Kementerian Agama (Kemenag)
– Kementerian Perdagangan
– Kementerian Perindustrian
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
– Kementerian Sosial
– Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
– Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek)
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
– Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham)
– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang
– Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
– Kementerian Kelautan dan Perikanan
– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
– Kementerian Pertaninan
– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

c. Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam ranga sinkronisasi, penajaman, dan koordinasi program pemerintah.
– Kementerian Sekretarian Negara
– Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
– Kementerian Pariwisata
– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
– Kementerian BUMN
– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Berikut ini beberapa contoh LPNK.

– Badan Intelijen Negara (BIN)
– Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
– Badan Nasional Peenanggulangan Bencana (BNPB)
– Badan Kepegawaian Negara (BKN)
– Lembaga Administrasi Negara (LAN)
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
– Badan Pusat Statistik (BPS)
– Badan Pertahanan Nasional (BPN)
– Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
– Badan SAR Nasional (BASARNAS)

C. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sistem Nilai dalam Pancasila
Pancasila mengandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

BAB 2: Ketentuan UUD 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Wilayah NKRI
Wilayah NKRI terdiri dari wilayah kepulauan dan lautan.

Macam-macam Wilayah Laut Indoensia

– zona landas kontinen
– zona laut teritoral
– Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Selain daratan dan lautan, Indonesia juga memiliki wilaya udara, yait yang terletak di atas permukaan wilayah lautan dan daratan NKRI. Selain itu, ada juga wilayah yang disebut wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah negara yang berada di negara lain, misalnya kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain.

Batas Wilayah NKRI
– Sebelah Utara: Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura.
– Sebelah Barat: Samudera Hindia dan perairan negara India.
– Sebelah Selatan: Timor Leste, Samuddera Hindia, dan perairan Australia.
– Sebelah Timur: Samudera Pasifik dan Papua Nugini.

Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia
– asas kedaerahan (ius soli)
– asas keturunan (ius sanguinis)

Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan dapat menyebabkan adanya dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang.

– apatride: tidak memiliki kewarganegaraan
– bipatride: memiliki dua kewarganegaraan

Syarat-syarat Menjadi WNI
– Naturalisasi biasa, diatur dalam UU RI no 12 tahun 2006 pasal 9.
– Naturalisasi istimewa, diberikan pada orang asing dengan alasan kepentingan negara atau yang telah berjasa kepada NKRI setelah memperoleh pertimbangan dari DPR.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
– kerakyatan
– kesemestaan
– kewilayahan

BAB 3 : Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945

Ciri-ciri sistem politik secara umum:
– Mempunyai tujuan.
– Adanya kebudayaan politik sebagai tolok ukur pengembangan sistem tersebut.
– Adanya kekuasaan untuk mengatur komponen baik dalam maupun luar sistem.
– Adanya mekanisme kerja.
– Mempunyai Komponen-komponen.
– Adanya interaksi antara komponen yang satu dengan yang lainnya.
– Tiap komponen mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

Ciri-ciri khas sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial:
– keputusannya bersifat otoritatif
– hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima dengan sah
– adanya kontrol yang sifatnya mutlak terhadap penggunana kekerasan fisik
– daya jangakuannya bersifat universal

Organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik
– partai politik
– kelompok penekan
– kelompok kepentingan
– media komunikasi politik

Lembaga Tinggi Negara
– MPR
– DPR
– DPR
– Presiden/Wakil Presiden
– MA
– MK
– KY
– BPK

Tugas dan Wewenang MPR
– mengubah dan menetapkan UUD
– melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
– memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (sesuai UUD 1945 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3)

Fungsi DPR
– fungsi legislasi
– fungsi pengawasan
– fungsi anggaran

Unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik:
– unsur pemerintah
– unsur wirausaha/swasta
– unsur warga masyarakat

BAB 4 : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Desentralisasi
Desentralisasi merupakan sesuatu yang terlepas dari pusat.

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada badan-badan otonom daerah maupun kepada para pejabat pusat yang ada di daerah.

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
– prinsip kesatuan
– prinsip pemberdayaan
– prinsip keserasian
– prinsip penyebaran
– prinsip riil dan tanggung jawab

BAB 5 : Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Integrasi nasional secara politis merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk indentitas nasional, sedangkan secara antropologis integrasi nasional merupakan proses penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai fungsi yang serasi dalam kehidupan masyarakat.

Faktor pembentuk integrasi nasional di Indonesia
– Penggunaan bahasa Indonesia.
– Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan timbulnya semangat nasionalisme.
– Adanya tekad dan keinginan untk bersatu.
– Adanya ideologi nasional.
– Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang disebabkan oleh faktor sejarah.
– Adanya rasa cinta tanah air.
– Adanya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri.
– Adanya jiwa semangat solidaritas, gotong royong, dan toleransi keagamaan yang kuat.
– Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila.
– Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bahasa, bangsa, dan tanah air Indonesia.
– Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.

Bentuk usaha pembelaan negara
– pendidikan kewarganegaraan
– pelatihan dasar kemiliteran
– pengabdian sesuai dengan profesi atau keahlian
– pengabdian sebagai TNI

BAB 6 : Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

BAB 7 : Wawasan Nusantara dalam Konteks NKRI
Asas Wawasan Nusantara
– kepentingan yang sama
– solidaritas
– kejujuran
– keadilan
– kerja sama
– kesetiaan terhadap kesepakatan bersama

Itulah rangkuman materi PKn SMA kelas X kurikulum 2013 semester 1 dan 2. Silakan dipelajari untuk kalian yang saat ini kelas 10 SMA.

error: Content is protected !!